MENGUKUHKAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN

MENGUKUHKAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Sebagai sebuah entitas bisnis, seperti halnya BUMN yang lain, Perseroan harus dikelola secara profesional, efisien dan efektif, serta terpercaya sehingga bisa terus tumbuh, berkembang dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu, salah satu kunci pentingnya adalah Perseroan harus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Merujuk Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, prinsip-prinsip GCG tersebut meliputi:

  1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
  2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
  3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG tersebut di seluruh aspek operasional. Penerapan prinsip-prinsip GCG semakin penting mengingat SMF adalah perusahaan jasa keuangan akan secara terus-menerus meningkatkan likuiditasnya melalui penerbitan surat utang untuk memperluas kegiatan penyaluran pembiayaan dalam rangka mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah tinggal.

Membangun Tata Kelola Berkelanjutan

Komitmen SMF untuk membangun sistem tata kelola yang berkelanjutan diwujudkan melalui Roadmap GCG tahun 2014-2022. Roadmap disusun untuk menegakkan lima prinsip GCG secara konsisten. Perseroan menerapkan roadmap tersebut dengan pendekatan “comply or explain”. Apabila SMF tidak dapat menunjukkan kepatuhannya terhadap pedoman terkait, maka SMF akan menjelaskan alasan yang relevan dan rasional terkait hal tersebut.

Pada tahun pelaporan, roadmap GCG telah memasuk periode tahun 2015–2017, yaitu tahapan pengembangan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko yang kuat, serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran/whistleblowing system.

x

 

EVALUASI PENERAPAN GCG

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi GCG. Hal itu dilakukan agar Perseroan bisa mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam mengimplementasikan GCG. Terhadap keberhasilan yang sudah diraih, Perseroan harus mampu mempertahankan, bahkan meningkatkannya pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, terhadap kekurangan yang ada, SMF dituntut untuk bisa melakukan perbaikan sehingga skornya meningkat pada tahun berikutnya.

Evaluasi penerapan GCG dilakukan secara berkala dan dilakukan oleh penilai independen dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012. Untuk periode tahun 2017, asesmen dilakukan oleh PT Multi Utama Indojasa yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan No. S-2774/DIR/ SMF/XI/2017. Pelaksanaan asesmen GCG tahun 2017 dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2017. Berdasarkan asesmen tersebut, implementasi GCG selama tahun 2017 memperoleh nilai 81,178 dengan predikat “Baik.

Ringkasan hasil evaluasi penerapan GCG tahun 2017 adalah sebagai berikut:

X

PEDOMAN GCG

SMF telah menyusun berbagai kebijakan sebagai pedoman penerapan GCG bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan proses bisnis di Perseroan. Kebijakan GCG juga mengikat pihak-pihak eksternal yang mempunyai hubungan kerja dengan Perseroan. Pedoman tersebut adalah:

  1. Kebijakan dan Prosedur Tata Kelola Perusahaan
  2. Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis
  3. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower System/WBS)
  4. Pakta Dewan Komisaris
  5. Pakta Direksi

Seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2017, manajemen dan seluruh karyawan SMF menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di seluruh tingkat organisasi dan kegiatan operasional Perseroan.

STRUKTUR TATA KELOLA [102-18]

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, struktur tata kelola Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, sedangkan Direksi dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, Komite Aset dan Liabilitas, Komite Kredit, serta Sekretaris Perusahaan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengawasan dan pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

Pada tahun 2017, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yakni dua kali RUPS Tahunan masing-masing tanggal 22 Februari 2017 dan tanggal 13 Juni 2017, serta 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa Rencana Jangka Panjang Perusahaan Periode 2018-2022 pada 28 Desember 2017. Agenda dan hasil rapat ketiga RUPS tersebut disajikan dalam tabel berikut:

XX

X

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi atas jalannya usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab secara kolegial. Selama tahun 2017, komposisi anggota Dewan Komisaris SMF mengalami satu kali kali perubahan, yang diputuskan dalam RUPS pada tanggal 13 Juni 2017. Dengan demikian, Susunan Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Periode Januari-12 Juni 2017

X

DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.

Direksi bertugas secara kolegial dengan Direktur Utama sebagai koordinator Direksi yang bertanggung jawab selaku pimpinan Perseroan dan bertugas membuat kebijakan umum Perseroan serta menjadi pengambil keputusan strategis baik yang berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Selama tahun 2017, susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan nama. Walau demikian, sesuai dengan keputusan RUPS pada tanggal 13 Juni 2017, terdapat penetapan Trisnadi Yulrisman sebagai Direktur definitif, yang semula menjabat sebagai Plt Direktur. Dengan demikian, Susunan Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

X

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Komite Audit

Komite Audit dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan. Komite Audit bertugas mengevaluasi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus serta memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terkait Laporan Keuangan triwulanan dan tahunan, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta laporan atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko. Pembentukan Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris No. S-021A/SKD/DK/IX/2016, tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Komite Pemantau Risiko

Pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 05 /KEP/DEKOM/2017 tentang Pengesahan Komite Pemantau Risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, antara lain, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite GCG dan Tim GCG

Secara khusus, Perseroan membentuk Komite GCG dan Tim GCG berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/SKD/DIR/I/2017 Perihal Struktur Organisasi Pendukung Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sebagai upaya mendorong terlaksananya penerapan GCG pada Perseroan secara maksimal. Selama tahun 2017, Komite GCG telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sesuai Surat Keputusan Direksi No. 06/SKD/DIR/2017.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas membantu Direksi dalam pengelolaan risiko yang dihadapi Perseroan. Komite Manajemen Risiko menerapkan berbagai pendekatan pengelolaan risiko sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat meminimalisir dampak risiko terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penerapan manajemen risiko selama tiga tahun terakhir telah memberikan cukup banyak masukan untuk perbaikan kebijakan-kebijakan. Sepanjang tahun 2017, atas masukan dari komite, Perseroan telah melakukan perbaikan dokumen-dokumen kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk menyesuaikannya dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan.

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Manajemen Aset Liabilitas (ALCO) bertugas untuk membantu Direksi dalam mengelola aset dan kewajiban Perseroan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kegiatan usaha dan operasional.

Selama tahun 2017, Komite Manajemen Aset Liabilitas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pricing suku bunga pinjaman terhadap tingkat bunga pendanaan sehingga tidak menimbulkan marjin negatif. Komite telah membahas perkembangan dan proyeksi kondisi ekonomi dan aspek yang mempengaruhinya sehingga dapat diambil keputusan mengenai komposisi jangka waktu dan target kupon surat utang yang akan diterbitkan. Komite juga mengevaluasi realisasi anggaran sesuai rencana kerja Perseroan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk membantu Direksi dalam memberikan rekomendasi terkait dengan pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Komite Kredit melakukan pengawasan portofolio pembiayaan Perseroan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan terkait untuk memastikan optimalisasi dan meminimalkan risiko penyaluran pembiayaan.

Selama tahun 2017, Komite Kredit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan rekomendasi atas pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada penyalur KPR. Rekomendasi tersebut merupakan masukan bagi Direksi selaku pengambil keputusan kredit untuk memberikan persetujuan atas pembiayaan yang akan disalurkan. Pemberian rekomendasi atas rencana penyaluran pembiayaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan misi Perseroan untuk menjaga kualitas pembiayaan tersebut.

PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Pengembangan sistem pengendalian internal Perseroan menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions).

Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

  1. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur termasuk pengendalian keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  2. Identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko.
  3. Aktivitas pengendalian.
  4. Sistem informasi dan komunikasi.
  5. Monitoring.

Sebagai pedoman implementasi pengendalian internal, Perseroan telah membuat berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun Instruksi Kerja. Evaluasi efektivitas pengendalian internal dilakukan pada semua level, dalam menerapkan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. hasil evaluasi efektivitas pengendalian internal menjadi salah satu dasar bagi manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan RKPT tahun 2017, Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah melakukan kegiatan audit sebagai berikut: audit Pembiayaan khususnya verifikasi agunan, audit sekuritisasi, audit perjalanan dinas, audit pajak dan audit IT Project Management. Sedangkan untuk kegiatan non audit, SPI telah melakukan kegiatan berupa monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, menjadi mitra kerja pendampingan audit eksternal (BPK,BPKP,OJK,PWC), dan melakukan review Piagam Audit.

UPAYA KAMI UNTUK KUALITAS TATA KELOLA YANG LEBIH BAIK

Perseroan menegakkan nilai-nilai integritas di seluruh aktivitas perusahaan yang diterapkan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan Kode Etik. Walaupun Perseroan tidak menyelenggarakan pelatihan khusus terkait anti korupsi, secara rutin Perseroan melaksanakan berbagai sosialisasi dan internalisasi mengenai Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Perilaku, Sistem Pelaporan Pelanggaran dan Peraturan Perusahaan merupakan sarana untuk menanamkan budaya integritas yang diberikan kepada karyawan sejak menjalani masa orientasi.

ASPEK KEPATUHAN

Perseroan membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang bertanggung jawab melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan. Fungsi, tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan adalah:

  1. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan koordinasi penerapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan kepatuhan.
  2. Melakukan proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko serta menyusun dokumen analisa risiko dan kepatuhan yang dibutuhkan.
  3. Melaksanakan pemantauan, review, pengukuran dan pelaporan profil risiko Perseroan secara periodik.
  4. Secara aktif memberikan dukungan kepada seluruh unit kerja terkait agar risiko Perseroan selalu dalam profil risiko yang ditargetkan.
  5. Berkoordinasi dengan semua divisi berkaitan dengan ketepatan pemberian data yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan profil risiko.
  6. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan koordinasi penerapan kepatuhan.
  7. Mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan sebagai dasar penyusunan laporan manajemen berkaitan manajemen risiko dan kepatuhan serta sebagai dasar masukan untuk peningkatan penerapan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan.

Divisi Manajemen Risiko telah menyusun profil risiko bulanan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Hal ini menjadi bagian terintegrasi dalam kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Perseroan telah mematuhi seluruh kewajiban baik sebagai emiten maupun korporasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aktivitas pemeriksaan kepatuhan berdasarkan prioritas program kepatuhan, dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: (103-2)

  1. Kepatuhan terhadap Regulasi
    • Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
    • Regulasi Bursa Efek Indonesia (BEI)
    • Regulasi lainnya
  2. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal
    • Kepatuhan Kebijakan dan Prosedur Penempatan Dana Perseroan
    • Kepatuhan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang & Jasa
  3. Kepatuhan Transaksional
    • Kepatuhan terhadap Covenant Perjanjian
    • Kepatuhan terhadap Pembayaran Kewajiban Debitur/Mudharib
  4. Kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan

Berbagai upaya Perseroan untuk menumbuhkan budaya kepatuhan telah berhasil menjaga reputasi dan integritas Perseroan dalam menjalankan usaha yang senantiasa mematuhi koridor peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sampai akhir tahun 2017 Perseroan tidak pernah menerima tindakan hukum maupun sanksi administratif dari regulator terkait pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pelanggaran terhadap peraturan tentang penyediaan dan penggunaan produk dan layanan.(103-3, 419-1)

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki risiko korupsi, termasuk di antaranya adalah pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan yang dimiliki. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Kebijakan Pengendalian Gratifikasi yang menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Secara berkala Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan menandatangani Pakta Integritas sebagai pernyataan komitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi baik yang berasal dari kalangan internal maupun eksternal. (103-2)

Perseroan telah membentuk satu unit kerja ad-hoc yang bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2017 tidak ada laporan berkaitan dengan pemberian hadiah yang dikategorikan sebagai gratifikasi. (103-3, 205-3)

CODE OF CONDUCT (102-16)

Perseroan menyusun Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis (Code of Conduct/CoC) sebagai pedoman perilaku bagi seluruh unsur yang berinteraksi di dalam aktivitas bisnis Perseroan, mencakup pemangku kepentingan, pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan. CoC mengatur dan menjabarkan mengenai kebijakan dasar etika dan perilaku, etika usaha, perilaku usaha dan penegakan etika dan perilaku. Kebijakan Etika dan Perilaku Bisnis memuat hal-hal berikut:

  1. Kebijakan Dasar Etika dan Perilaku.
  2. Etika Usaha.
  3. Perilaku Usaha.
  4. Penegakan Etika dan Perilaku.

Sosialisasi Kode Etik kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan dilakukan dengan membagikan buku pedoman Kode Etik. Selain itu, Direksi dan pejabat struktural di unit kerja masing-masing juga mengadakan sosialisasi. Pengetahuan tentang kode etik menjadi salah satu materi dalam pelatihan dasar karyawan baru. Karyawan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan materialitas, sifat, dan frekuensi terjadinya pelanggaran. Prosedur pemberian sanksi mengacu pada Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik yang diterapkan Perseroan berlaku dan mengikat seluruh anggota perusahaan, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen hingga karyawan.

Segala pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku akan dikenakan sanksi sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal perihal Pemberian Sanksi yang ditetapkan dari waktu ke waktu. Selama 2017, tidak terdapat laporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang terjadi.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)

Perseroan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) sebagai upaya meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Perseroan, khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas.

SPP memfasilitasi semua pihak, baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perseroan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran/penyalahgunaan terhadap peraturan, tata nilai dan kebijakan Perseroan. Pelanggaran meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan perusahaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, perjanjian kontrak Perseroan dengan pihak luar, rahasia perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Laporan pelanggaran harus dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelanggaran yang akan disampaikan.Laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui website www.smf-indonesia.co.id, atau melalui surat yang ditujukan kepada:

Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran | WBS Management
Team Grha SMF
Jalan Panglima Polim I No. 1, Melawai, Kebayoran Baru -
Jakarta Selatan, 12160.
Tel: 021 – 2700400
Fax: 021 – 2701400
Email: wbs@smf-ind

PENGELOLA PENGADUAN PELANGGARAN

Pengelola pengaduan pelanggaran adalah Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3) yang dibentuk berdasarkan pengesahan bersama Dewan Komisaris dan Direksi atas dokumen Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Laporan Pelanggaran tanggal 26 Desember 2012. Tim yang terdiri dari Kepala SPI, Kepala Divisi SDM dan Umum serta kepala divisi tekait akan dibentuk secara ad hoc melalui Surat Keputusan Direksi sesuai laporan pelanggaran yang diproses.

PENANGANAN LAPORAN

Laporan pelanggaran yang diterima diverifikasi oleh TP3 untuk memutuskan perlu atau tidaknya dilakukan investigasi atas laporan yang diterima. Verifikasi berlangsung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak akurat dan tidak terbukti kebenarannya, maka laporan tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila hasil verifikasi menunjukkan terdapat indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka laporan akan diproses ke tahap investigasi.

Pelaku pelanggaran yang telah terbukti bersalah berdasarkan hasil investigasi akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelanggaran diklasifikasikan sebagai pelanggaran disiplin, maka TP3 akan melaporkan hasil investigasi kepada Direksi untuk ditindaklanjuti. Apabila pelanggaran terbukti mengarah ke tindak pidana, maka laporan dapat dilanjutkan ke proses hukum ke lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara. Selama tahun 2017, TP3 tidak menerima laporan pelanggaran apapun melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran.

X

PERLINDUNGAN PELAPOR

Perseroan berkomitmen untuk melindungi identitas pelapor terkait dengan laporan pelanggaran yang disampaikannya. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong keberanian pelapor dalam melaporkan pelanggaran dan melindungi pelapor dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan diri pelapor. Perlindungan pelapor meliputi:\

  1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.
  2. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.
  3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.
  4. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah menjadi status terperiksa.
67
SMF
Laporan Berkelanjutan 2017