PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL PERUSAHAAN

DATA PERUSAHAAN

1

X

SEKILAS PERUSAHAAN

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), selanjutnya disebut dengan “SMF” atau “Perseroan” atau “Kami”, berdiri pada tanggal 22 Juli 2005. Kehadirannya butuh proses dan waktu yang lumayan lama, yakni sejak tahun 1993. Saat itu, pemerintah mewacanakan perlunya sebuah lembaga pembiayaan sekunder perumahan di antara pemangku kepentingan industri pembiayaan perumahan. Keberadaan lembaga tersebut dinilai sangat penting agar kepemilikan rumah menjadi mudah dan terjangkau bagi seluruh keluarga Indonesia.(102-1)

Untuk mematangkan wacana itu, pemerintah terus melakukan berbagai diskusi dan studi. Kehadiran lembaga pembiayaan sekunder perumahan semakin terbuka setelah pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 132/KMK.014/1998 tentang Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan. Tujuh tahun kemudian, yakni pada 22 Juli 2005, SMF pun resmi beroperasi dan menjadi perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder khusus perumahan pertama di Indonesia.

KEDUDUKAN DAN PERUBAHAN NAMA

SMF merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. SMF didirikan berdasarkan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008. Peraturan ini kemudian diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 101 tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hingga Laporan ini ditulis, SMF tidak pernah melakukan perubahan nama. (102-5)

MAKSUD & TUJUAN PENDIRIAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan berdirinya SMF adalah untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan menyediakan dana jangka menengah/panjang melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman yang dananya berasal dari penerbitan surat berharga pasar modal.

Dalam kegiatan penyaluran pinjaman, Perseroan menggunakan dana yang berasal dari ekuitas terlebih dahulu sebagai bridging, untuk kemudian digantikan dengan dana dari hasil penerbitan surat utang sehingga terjadi kelipatan dalam penyalurannya. Di sisi lain, untuk penyalur KPR yang telah memiliki tagihan KPR yang cukup dan memenuhi kriteria, dapat menjual putus tagihan KPR-nya (true sale), untuk kemudian dikonversi melalui transaksi sekuritisasi menjadi efek yang likuid di pasar modal yang disebut Efek Beragun Aset (EBA).

Melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman yang sumber dananya diperoleh dengan menerbitkan surat berharga yang dijual di pasar modal, maka akan terjadi aliran dana jangka menegah/panjang dari pasar modal ke sektor riil perumahan secara berkesinambungan untuk pembiayaan perumahan. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat diperoleh keterjangkauan kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui tersedianya dana yang cukup pada penyalur KPR, dan pembentukan tingkat bunga dari mekanisme pasar.

STRUKTUR ORGANISASI

(102-22)

x

 

MAKNA LOGO

X

Makna dari logo SMF adalah sebagai berikut:

  1. Gagasan Visual
    Gagasan logogram SMF adalah abstraksi simbolik dari atap rumah, dan kertas mengartikan bahwa SMF adalah BUMN penyedia dana bagi penyalur KPR dan pasar efek KPR.
  2. Elemen Visual
    Terdiri dari tiga elemen visual menyimbolkan core value SMF, yakni Sehat, Transparan, dan Bersih.
  3. Komposisi
    Posisi logogram yang mengarah ke kanan atas, menciptakan impresi terbang memberi arti bahwa SMF telah tinggal landas dan melesat cepat kemajuannya dalam mencapai cita-citanya.
  4. Tipografi
    Sebagai call name SMF menggunakan adaptasi font Gotham berstruktur bold dan capital, memberi impresi kokoh.
  5. Warna
    5A. Warna biru memberi makna tentang profesionalisme, modernitas dan futuristik.
    5B. Warna ungu merupakan perpaduan antara warna merah dan biru menciptakan kesan transparan yang mencerminkan bahwa prinsip keterbukaan selalu dikedepankan dalam kebijakan, rencana kerja dan anggaran, serta pelaksanaan kegiatan.
    5C. Warna merah memberi makna tentang keberanian dan semangat untuk mencapai kemajuan.

VISI, MISI DAN TATANAN NILAI PERUSAHAAN (102-16)

VISI

Menjadi entitas mandiri yang mendukung kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

MISI

  1. Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan
  2. Meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor perumahan
  3. Memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.

PENJELASAN VISI DAN MISI

Kemandirian sebagai suatu visi menjadi dasar pemikiranbahwa setiap langkah yang diambil Perseroan telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua aspek secara objektif Untuk kepentingan masyarakat tanpa dipengaruhi pihak-pihak lain.

Guna mendukung setiap keluarga agar dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau, Perseroan menjalankan misinya yaitu membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta memperkuat pasar pembiayaan primer perumahan sehingga terjadi peningkatan volume KPR.

Untuk mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, Perseroan melakukan strategi-strategi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan utama yaitu mengalirkan dana dari pasar modal ke penyalur KPR yang dilakukan melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman. Implementasi strategi-strategi ini diharapkan dapat mempercepat aliran dana pasar modal ke sektor perumahan sehingga dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah/panjang untuk sektor pembiayaan perumahan yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau.

PERSETUJUAN VISI DAN MISI

Visi dan Misi Perseroan tersebut telah diajukan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi sejak 2005. Pada 2014, terdapat perubahan visi Perseroan yang telah disetujui dan disahkan melalui RUPSLB 24 Januari 2014.

TATANAN NILAI PERUSAHAAN

X

EMPAT PILAR STRATEGIS PERUSAHAAN

Rangkaian strategi yang disusun oleh Perseroan berlandaskan pada 4 (empat) pilar strategis, yaitu: Produk, Reputasi, Sinergi dan Operasional.

Produk
Perseroan mengeluarkan produk-produk yang berkualitas untuk melayani pasar pembiayaan primer dan sekunder perumahan sesuai segmen dan target pasar yang akan dituju. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat meningkatkan peran Perseroan di pasar pembiayaan primer dan pasar pembiayaan sekunder.

Reputasi

Perseroan fokus dalam meningkatkan reputasinya di pasar pembiayaan perumahan. Reputasi yang dimaksud meliputi pembentukan citra dan pembinaan hubungan baik dengan stakeholders. Peningkatan reputasi perlu dilakukan untuk mendapatkan insentif dan dukungan regulator dan pada akhirnya dapat meningkatkan kedudukan Perseroan di pasar pembiayaan perumahan.

Sinergi

Perseroan melakukan sinergi untuk mendorong pertumbuhan sektor pembiayaan perumahan. Program kerja diarahkan untuk menambah jumlah investor jangka panjang, mendukung penyalur KPR dalam membangun unit bisnis KPR dan pembangunan infrastruktur sistem informasi perumahan yang dapat dimanfaatkan untuk memantau kondisi sektor pembiayaan perumahan.

Operasional

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan operasional melalui pengembangan organisasi yang utamanya terkait aspek human capital dan teknologi informasi. Struktur organisasi Perseroan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan bisnis, di samping itu pembangunan sistem informasi manajemen ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan.

BIDANG USAHA (102-2)

Fokus dan kegiatan utama Perseroan adalah mendorong terciptanya pasar pembiayaan primer yang efisien dan kuat sebagai landasan berdirinya pasar pembiayaan sekunder, serta mendorong penyalur KPR untuk melakukan efisiensi dengan cara menjual hak tagih KPR-nya melalui transaksi sekuritisasi. Transaksi sekuritisasi perlu didorong karena penyalur KPR mendapatkan dana segar untuk memproduksi KPR baru, sedangkan KPR yang telah disekuritisasi mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang yang berasal dari pasar modal.

Menurut Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, yang tertuang dalam Akta No. 02A Tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), kegiatan usaha Perseroan mencakup:
Ayat 2:
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas. Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

  1. Membeli kumpulan aset keuangan dari lembaga penyalur
    KPR berupa piutang yang diperoleh dari penyaluran KPR berikut hak agunan yang melekat padanya dan menerbitkan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi;
  2. Menyimpan kumpulan aset keuangan dan menerbitkan
    Surat Partisipasi apabila pasar belum kondusif;
  3. Menunjuk SPV untuk membeli aset keuangan dari Kreditor
    Asal dan memberikan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Utang.

Ayat 3:
Selain kegiatan usaha tersebut pada ayat 2, Perseroan dapat pula melakukan kegiatan lain sebagai berikut:

  1. Memberikan pinjaman kepada lembaga penyalur Kredit
    Pemilikan Rumah (“KPR”) untuk membiayai KPR yang memenuhi persyaratan Perseroan;
  2. Menerbitkan Surat Utang;
  3. Mengeluarkan jaminan dan dukungan kredit (credit enhancement);
  4. Melaksanakan fungsi sebagai Koordinator Global;
  5. Melaksanakan fungsi sebagai Penata Sekuritisasi;\
  6. Melakukan penyertaan langsung pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pasar pembiayaan sekunder perumahan;
  7. Menempatkan dana dalam bentuk Surat Utang Negara, Sertifkat Bank Indonesia, Deposito dan instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
  8. Melakukan pembelian Efek Beragun Aset;
  9. Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Tujuan utama pendirian Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2011, adalah membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.

Syarat utama untuk membangun dan mengembangkan PPSP adalah adanya pasar pembiayaan primer perumahan yang kuat dan efisien serta tidak rentan terhadap gejolak ekonomi dan keuangan. Selain itu juga harus memenuhi beberapa syarat minimal yakni:

  1. Adanya lembaga penyalur KPR yang mau menjual hak tagih KPR-nya, seperti bank dan perusahaan pembiayaan;
  2. Adanya investor potensial yang mau berinvestasi dalam efek berbasis KPR (dengan underlying hak tagih KPR) yang diterbitkan dari transaksi sekuritisasi terutama Dana Pensiun dan Perusahaan Asuransi;
  3. Adanya regulasi yang mendukung terjadinya sekuritisasi yang efisien;
  4. Ketersediaan portofolio KPR berkualitas yang memenuhi kriteria seleksi untuk menjadi aset dasar sehingga menjamin terlaksananya transaksi sekuritisasi yang berkesinambungan di kemudian hari.

PRINSIP PENYEDIAAN DANA OLEH SMF

xKEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Pada tahun 2017, SMF telah menjalankan seluruh bidang usaha yang tertera pada Anggaran Dasar Perusahaan.

PRODUK DAN LAYANAN YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN PADA TAHUN 2017

Produk

  1. Sekuritisasi
    Dalam memfasilitisasi transaksi sekuritisasi, SMF berperan sebagai koordinator global, Penata Sekuritisasi, Pendukung Kredit, serta Penerbit EBA Surat Partisipasi (EBA-SP)
    • Mekanisme Transaksi Sekuritisasi:
      • Berdasarkan kesepakatan dengan Kreditur Asal, SMF bertindak untuk dan atas nama investor melakukan penunjukan Wali Amanat dan Bank Kustodian yang terdaftar di OJK.
      • Wali Amanat menunjuk Penyedia Jasa untuk koleksi tagihan KPR.
      • SMF mengajukan pernyataan penawaran umum penerbitan EBA-SP kepada OJK.
      • SMF membeli aset keuangan dari Kreditur Asal untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPer), yaitu para Investor yang diwakili oleh Wali Amanat, di mana aset keuangan tersebut dititipkan di Kustodian untuk diadministrasikan.
      • SMF melakukan penerbitan EBA-SP dan menjualnya kepada investor melalui penawaran umum. EBA-SP merupakan bukti kepemilikan bersama para Investor secara proporsional atas aset keuangan (kumpulan piutang).
      • Investor melakukan pembayaran atas pembelian EBA-SP kepada Kustodian untuk selanjutnya diteruskan kepada Kreditur Asal atas instruksi dari SMF (Penerbitan Surat Partisipasi sampai dengan pembayaran kepada Kreditur Asal dilakukan pada waktu yang bersamaan).
    • Mekanisme Pasca Transaksi Sekuritisasi:
      • Debitur KPR tetap melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga kepada Kreditur Asal yang ditunjuk sebagai Penyedia Jasa.
      • Penyedia Jasa meneruskan angsuran pokok dan bunga KPR kepada Kustodian secara periodik.
      • Kustodian melakukan Pembayaran Pokok dan Bunga kepada Investor secara periodik.
      • Kustodian/Wali Amanat melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang ada.
      • SMF melakukan monitoring atas kinerja EBA serta fungsi dan tanggung jawab Kustodian/Wali Amanat.
  2. Penyaluran Pembiayaan
    Untuk mendorong terbentuknya volume KPR yang berkualitas serta mendorong terbentuknya pasar primer yang kuat, SMF menyalurkan pinjaman dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan surat utang.
    • Program Refinancing KPR SMF
      Menawarkan fasilitas likuiditas dalam bentuk pinjaman yang disalurkan ke lembaga penyalur KPR secara refinancing (membiayai kembali) portofolio KPR yang sudah dimiliki. Atas pembiayaan tersebut, SMF memperoleh jaminan tagihan KPR, berikut hak agunannya, dengan syarat recourse. Apabila terdapat KPR yang tidak memenuhi syarat, termasuk yang kurang lancar, maka penyalur KPR mengganti dengan KPR yang lancar.
      Dengan memanfaatkan produk pembiayaan ini penyalur KPR dapat mengurangi permasalahan Mismatch Funding penyaluran KPR sekaligus untuk meningkatkan kapasitas
      dalam penyaluran.
    • Program Repo KPR SMF
      Transaksi jual beli tagihan hak tagih KPR, di mana Penyalur KPR memilliki kewajiban (persyaratan) membeli kembali tagihan KPR tersebut pada akhir tenor yang disepakati.
    • x
  3. Surat utang
    Sumber dana yang digunakan untuk penyaluran pinjaman adalah dari hasil penerbitan surat utang baik melalui penawaran umum (obligasi) dan/atau penawaran terbatas (Medium Term Note) atau surat utang lainnya. Dengan cara demikian diharapkan penyalur KPR secara bertahap akan menggunakan dana jangka menengah/panjang dari pasar modal sehingga dapat menawarkan KPR dengan bunga tetap untuk jangka panjang.
    • x
  4. Program Penjaminan
    SMF memberikan penjaminan terhadap Efek Beragun Aset KPR dan/atau surat utang yang diterbitkan oleh lembaga penyalur KPR.

Efek Beragun Aset

Pada 2009, Perseroan berhasil melakukan sekuritisasi KPR milik BTN untuk pertama kalinya. Sementara Perseroan belum bisa menjadi penerbit karena aturan pelaksanaan dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan PerPres No. 1 tahun 2008 jo 19 tahun 2005 belum terbit, sehingga sampai dengan tahun 2014 menggunakan peraturan yang tersedia di Bapepam-LK (kini OJK) dengan menggunakan mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang terbentuk berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) No. 23/POJK.04/2014 pada tanggal 19 November 2014, maka peran Perseroan sudah menjadi sentral sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden yaitu sebagai Penerbit EBA selain yang telah dijalankan sejak tahun 2009 yaitu sebagai Koordinator Global, Penata Sekuritisasi, Pendukung Kredit dan Investor.

Terhitung sejak 4 Desember 2015, untuk pertama kalinya Perseroan telah mencatatkan EBA-SP pada Bursa Efek Indonesia, sehingga dengan ini, Perseroan telah Meningkatkan perannya menjadi lebih sentral yaitu sebagai penerbit dan menjadi Guarantor/Penjamin Efek Beragun Aset yang diterbitkan.Program Penjaminan SMF memberikan penjaminan terhadap Efek Beragun Aset KPR dan/atau surat utang yang diterbitkan oleh lembaga penyalur KPR.

Beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk melakukan investasi dalam Efek Beragun Aset (EBA) sebagai produk dari Sekuritisasi KPR, antara lain:

  1. EBA KPR Kelas A memperoleh peringkat idAAA dari Lembaga Pemeringkat yang terdaftar di OJK.
  2. Fundamental yang kuat dan reputasi yang baik dari Kreditur Awal yang sangat berpengalaman di industri kredit perumahan.
  3. Aset portofolio yang kuat dan memenuhi kriteria KPR.
    • Seleksi KPR sebagai underlying EBA memenuhi 32 kriteria KPR sehat SMF.
    • Rasio rata-rata tertimbang LTV yang relatif rendah, yaitu kurang dari 70%.
    • Tidak adanya KPR yang menunggak lebih dari 30 (tiga puluh) hari pada saat tanggal Final Cut-off.
  4. Struktur transaksi yang solid
    • a. Dukungan kredit dalam bentuk dana cadangan yang diberikan oleh SMF.
    • EBA Kelas A memiliki subordinasi dalam bentuk kelas B.
    • Pokok EBA Kelas B tidak akan mendapatkan pelunasan apabila investor EBA Kelas A belum dibayarkan penuh haknya.
    • Dana Transisi Penyedia Jasa dicadangkan di muka.

x

Jasa

  1. Standarisasi dokumen KPR
    Selain melakukan kegiatan pembiayaan dan sekuritisasi, untuk mendorong penyaluran KPR di seluruh Indonesia, SMF juga telah menyusun Standar Operasi Prosedur Kredit Pemilikan Rumah bagi Bank Pembangunan Daerah (SOP KPR BPD - SMF), SOP Kredit Modal Kerja – Konstruksi Perumahan SMF (KMK – KP SMF), SOP Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) - Syariah.
    Penyusunan tersebut dilakukan bekerja sama SMF dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian PUPR, Asbanda, Dewan Syariah Nasional dan Asbisindo.
    SOP KPR & PPR Syariah dapat menjadi petunjuk bagi lembaga mitra SMF dalam melakukan produksi yang terstandar dengan baik dan homogen di mana pada akhirnya produk KPR tersebut dapat dilakukan sekuritisasi.
    • SOP KPR SMF
      Dalam rangka mendukung program Pemerintah Sejuta Rumah dan meningkatkan kapasitas lembaga keuangan dalam penyaluran kredit di sektor perumahan, baik untuk program pemerintah/subsidi maupun kredit komersil/nonsubsidi, telah disusun beberapa ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu:
      a. SOP KPR BPD.
      b. SOP Kredit Modal Kerja - Konstruksi Perumahan (KMK-KP).
      c. SOP PPR Syariah.
      Diharapkan dengan tersusunnya SOP tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap sektor pembiayaan perumahan.
    • KPR SMF
      KPR SMF menawarkan produk KPR yang memiliki suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu sehingga nilai kewajiban angsuran debitur lebih stabil, disalurkan oleh multifinance yang bekerja sama dengan SMF untuk masyarakat berpenghasilan tetap (fixed income).
  2. Pendidikan dan Pelatihan
    Pelatihan KPR yang dilakukan oleh SMF adalah bagian dari kegiatan capacity building bagi lembaga penyalur mitra SMF guna meningkatkan kapasitasnya dalam memproduksi produk KPR yang terstandar dengan baik sesuai kriteria SMF.
    x

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

x

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (102-5)

Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham di PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

DAFTAR ENTITAS ANAK DAN/ATAU ENTITAS ASOSIASI

Hingga akhir tahun 2017, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tidak memiliki anak perusahaan maupun perusahaan asosiasi serta bukan merupakan bagian dari entitas usaha lain.

LOKASI OPERASI DAN PASAR YANG DILAYANI (102-4, 102-6)

SMF hanya beroperasi di Indonesia dan melayani pasar untuk seluruh wilayah Indonesia.

SKALA ORGANISASI (102-7)

XINFORMASI MENGENAI KARYAWAN (102-8)

Pada 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 92 orang, yang terdiri dari 62 karyawan tetap dan 30 karyawan alih daya. Dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah karyawan Perseroan mengalami peningkatan sebesar 27,4%, dimana pada akhir tahun 2016 jumlah karyawan Perseroan tercatat sebanyak 73 orang.

X

XPERJANJIAN PERUNDINGAN KOLEKTIF (102-41)

Pada tahun pelaporan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Untuk menjamin hak dan kewajiban karyawan, semua diatur melalui Peraturan Perusahaan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh karyawan.

RANTAI PASOKAN (102-9)

Dalam menjalankan usaha, SMF mengikat kontrak dengan sejumlah pemasok, baik untuk keperluan barang maupun jasa. Hingga 31 Desember 2017, jumlah pemasok tercatat sebanyak 107 pemasok, yakni 33 pemasok barang dan 74 pemasok jasa. Semua pemasok berdomisili di Indonesia, dan tidak ada pemasok dari luar negeri. Informasi tentang pemasok selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

X

PERUBAHAN SIGNIFIKAN (102-10)

Hingga akhir tahun 2017, terdapat perubahan yang signifikan sehubungan dengan ukuran, struktur, kepemilikan, atau rantai pasokan Perseroan. Salah satunya adalah adanya penambahan total pemasok dari semula 67 pemasok pada tahun 2016 menjadi 107 pemasok. Penambahan pemasok terjasi seiring dengan berkembangnya usaha atau bisnis yang dijalani SMF.

PRINSIP KEHATI-HATIAN (102-11)

Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, pengelolaan risiko, efektivitas dan efisiensi operasi serta untuk menjaga aktiva perusahaan di setiap level organisasi. Pengembangan sistem pengendalian internal Perseroan menggunakan pendekatan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions).

Sistem Pengendalian Internal tersebut mencakup:

  1. Lingkungan pengendalian internal yang disiplin dan terstruktur termasuk pengendalian keuangan, operasional, SDM dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  2. Identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko.
  3. Aktivitas pengendalian.
  4. Sistem informasi dan komunikasi.
  5. Monitoring.

Sebagai pedoman implementasi pengendalian internal, Perseroan telah membuat berbagai kebijakan berupa Pedoman, Petunjuk Operasional maupun Instruksi Kerja. Evaluasi efektivitas pengendalian internal dilakukan pada semua level, dalam menerapkan kebijakan, prosedur, pengawasan internal serta manajemen risiko untuk memastikan bahwa Perseroan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. hasil evaluasi efektivitas pengendalian internal menjadi salah satu dasar bagi manajemen untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga memungkinkan manajemen menjalankan kegiatan operasional Perseroan secara efektif dan efisien.

Selama periode tahun 2017, auditor internal Perseroan telah melaksanakan penugasan sesuai dengan Rencana Kerja Pemeriksaan Tahun 2017 yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Realisasi penugasan Audit Internal selama tahun 2017:

  1. LHA Penyaluran Pinjaman Khusus Agunan Tahun 2015-2016;
  2. Audit Khusus Temuan Audit Eksternal (PWC)
  3. Audit Kas Kecil
  4. Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016
  5. Audit RKAP 2017
  6. Audit Khusus SDM
  7. Audit Pengarsipan
  8. Menjadi Mitra Kerja Pendampingan Audit Eksternal (BPK,BPKP, OJK, PWC)
  9. Mitra Kerja Tim Konsultan GCG
  10. Review Piagam Audit
  11. Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut
  12. Mengikuti Kegiatan Training di Bidang Audit Internal

Berdasarkan realisasi kegiatan yang dilakukan Audit Internal pelaksanaan sesuai RKPT mencapai 100%.

X

INISIATIF EKSTERNAL (102-12)

SMF senantiasa mematuhi ketentuan pemerintah dan menerapkan standar baku yang berlaku di bidang pembiayaan sekunder perumahan, baik di bidang tata kelola maupun maupun dalam praktik bisnis secara umum.

Selama tahun 2017, SMF mendapat sejumlah penghargaan sebagai bukti apresiasi dari pihak eksternal terhadap keberhasilan Perseroan dalam menjalankan bisnis, baik yang berkaitan dengan aspek ekonomi, lingkungan maupun sosial sebagai berikut:

x

  1. Predikat Sangat Bagus, Kategori BUMN di bawah Depkeu di 8th Infobank BUMN Award, yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank.
  2. Special Mention as Secondary Mortgage Financing Services, di Indonesia Multifinance Consumer Choice Award 2017, yang digelar oleh Majalah Warta Ekonomi, 31 Oktober 2017.
  3. Special Mention for Accelerating Housing Provide, di Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi, Apresiasi Indonesia BUMN 2017 yang digelar oleh Majalah Warta Ekonomi, 30 November 2017.
  4. Perusahaan Pembiayaan Indonesia Terbaik 2017, Peringkat III, di Indonesia Multifinance Award ke-V Tahun 2017, yang diselenggarakan oleh Majalah Economic Review, Perbanas Institute dan IPMI, International Business School.

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI DAN ORGANISASI LAINNYA (102-13)

x

SMF menjadi anggota beberapa asosiasi dan organisasi eksternal, baik sebagai institusi maupun keanggotaan individu karyawan tertentu. Tujuannya agar Perseroan dan karyawan selalu mendapatkan informasi terkini baik mengenai bidang teknis pekerjaan, mendapat kesempatan mengikuti pendidikan/pelatihan profesi dan membina hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya.

x

x

 

27
SMF
Laporan Berkelanjutan 2017